Media China Sebut Habib Rizieq Serukan Massa Lengserkan Jokowi saat Demo UU Cipta Kerja

IDNMERDEKA.COM - South China Morning Post (SCMP), media asal China memberitakan bahwa Habib Rizieq menyerukan agar massa yang menolak UU Cipta Kerja untuk melengeserkan Presiden Jokowi.

Dalam pemberitaanya, ia menuliskan bahwa seorang ulama Muslim di pengasingan Indonesia telah meminta para pengikutnya untuk mengepung istana presiden Jakarta pada Selasa sore.

Hal itu untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo, ketika demonstrasi besar-besaran menentang undang-undang baru tentang penciptaan lapangan kerja memasuki minggu kedua mereka.

Tagar #UmmahUniteToRejectOmnibusLaw, yang berarti komunitas Muslim bersatu untuk menolak Omnibus Law, menjadi tren di Twitter di Indonesia pada hari Selasa ketika ribuan orang berkumpul di Jakarta untuk melakukan protes

Undang-undang kontroversial, yang berisi reformasi dalam RUU “Omnibus” yang mengubah lebih dari 70 undang-undang yang ada, ditujukan untuk memotong birokrasi dan meningkatkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja.

Tetapi para pekerja yang memprotes mengatakan itu merusak undang-undang ketenagakerjaan yang ada, mengurangi pendapatan mereka dan melemahkan perlindungan lingkungan.

Puluhan ribu orang turun ke jalan di seluruh negeri pekan lalu di tengah kekhawatiran aksi unjuk rasa dapat memperburuk wabah virus corona di Indonesia.

Pada hari Selasa, jalan-jalan di Jakarta yang biasanya tersumbat hampir kosong dari mobil, kedutaan ditutup dan banyak bisnis ditutup karena beberapa kelompok Muslim mengumumkan mereka akan menggelar protes.

Mengibarkan bendera hitam bertuliskan deklarasi iman Islam, beberapa ribu demonstran, banyak yang mengenakan jubah Islam putih, memenuhi jalan raya utama.

Para pengunjuk rasa meneriakkan “Tuhan itu Agung” dan “Kami berdiri bersama para pekerja” di dekat jalan yang diblokir.

Sumber keamanan senior mengatakan pada This Week In Asia bahwa seruan ulama Habib Rizieq Shihab, yang telah tinggal di pengasingan di Arab Saudi selama beberapa tahun, tidak sebesar perhatian "elemen terlatih" anonim yang menyusup ke protes.

“Demonstrasi mahasiswa dan pekerja baik-baik saja, tidak ada masalah dengan itu… mereka sudah diantisipasi oleh polisi,” kata sumber keamanan yang tidak mau disebutkan namanya itu.

“Masalahnya adalah elemen terlatih yang tidak diketahui yang menyusup ke dalam protes dan kemungkinan memicu kekerasan yang mungkin sulit dikendalikan karena mereka tampaknya tidak memiliki pemimpin yang bisa mengendalikan mereka.”

Rizieq adalah pemimpin Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok ekstremis yang terlibat dalam berbagai tindakan pelecehan, intimidasi dan kekerasan massa terhadap agama minoritas, menurut Human Rights Watch (HRW).

Pada Selasa, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengklaim demonstrasi dikendalikan dari luar negeri.

“Saya ingin mengingatkan Anda, hoax ini dimaksudkan untuk membuat masalah dan saya yakin itu berasal dari luar negeri; Ada… negara asing tertentu yang tidak suka melihat Indonesia yang damai dan maju, ”kata Prabowo 

Anggota parlemen Yaqut Cholil Quomas, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan bagian dari koalisi parlemen Widodo, mengatakan akan "sulit" bagi Rizieq untuk memobilisasi massa "kecuali ada kepentingan pribadi yang ingin ikut serta dalam demonstrasi ini".

Charles Honoris, anggota parlemen dari Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI) yang berkuasa di Jokowi, mengatakan sebagian besar pengunjuk rasa memiliki keprihatinan yang tulus tentang ketentuan undang-undang baru dan itu adalah hak mereka untuk menyuarakan pendapat mereka. Pasar keuangan dan komunitas bisnis menyambut baik undang-undang tersebut, dengan analis menggambarkannya sebagai bagian dari reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan Indonesia, sementara rupiah Indonesia menguat minggu lalu terhadap dolar.

Namun, Honoris mengakui ada “pihak dengan motif lain yang membajak protes terhadap Omnibus Law”.

“Ada laporan bahwa preman ditawari uang untuk memprovokasi pengunjuk rasa melakukan kekerasan dan perusakan publik,” kata Honoris.

Anggota parlemen dan sumber keamanan mengatakan, Jokowi akan dapat mengatasi kerusuhan karena dia terus menikmati dukungan dari mitra koalisinya.

“Posisi Jokowi masih sangat aman karena sejumlah besar partai politik masih setia mendukungnya,” kata Yaqut, yang juga mengepalai GP Ansor, sayap pemuda dari Organisasi Muslim terbesar di negara itu, Nahladtul Ulama (NU) yang mengklaim lebih dari 50 juta. pengikut.

“Saya tidak melihat kondisi saat ini berbahaya, hanya mencekam akibat Omnibus Law yang dianggap tidak jujur ​​dan mengutamakan bisnis di atas pekerja dan rakyat jelata,” kata Yaqut.

Honoris menambahkan bahwa presiden “terus mendapat dukungan dari publik dan koalisi luas partai politik di parlemen”.

Tetapi anggota parlemen mengatakan kerusuhan tidak boleh dianggap enteng dan perlu ada solusi untuk meredakan situasi, termasuk komunikasi yang lebih baik dengan publik di tengah disinformasi yang berputar-putar dan informasi yang salah tentang undang-undang.

Badan-badan negara bagian yang berbeda harus terlibat, kata mereka.

Serikat pekerja mengatakan belum ada transparansi atas undang-undang tersebut dan salinan akhir dari Omnibus Law masih belum dipublikasikan meskipun telah disahkan oleh Parlemen pada 5 Oktober.

Draf pertama memiliki 905 halaman. Draf 1.035 halaman kemudian muncul.

Draf terbaru memiliki 812 halaman setelah revisi, Kompas.com melaporkan pada hari Selasa.

“Tindakan paling drastis adalah dengan membatalkan undang-undang melalui keputusan presiden,” kata Yaqut dari PKB, seraya menambahkan bahwa bola ada di pengadilan Widodo.

Honoris mengimbau untuk tenang dan meminta para pemimpin politik dan masyarakat untuk "menolak segala macam provokasi dan berita palsu yang beredar di lingkaran media sosial kita".

Ia mengatakan kelompok yang tidak senang dengan Omnibus Law dapat menempuh jalan lain tanpa membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, seperti mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Beberapa kelompok, termasuk kelompok buruh dan organisasi keagamaan sudah menyatakan akan menempuh opsi ini,” kata Honoris.

Namun Aliansi Kongres Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersumpah akan melanjutkan protesnya, meskipun tidak akan menanggapi seruan FPI pada hari Selasa.

“Kami akan melanjutkan perjuangan kami untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan undang-undang penciptaan lapangan kerja,” kata ketua Nining Elitos,

Ia menambahkan bahwa undang-undang tersebut menghapus keamanan kerja dan “kehidupan yang layak untuk kemanusiaan” dan “semakin melegitimasi sistem kontrak kerja, outsourcing tanpa batas. , membuat pekerja lebih rentan ”.

“Kami merasakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan DPR karena sejak awal banyak penolakan dan kritik terhadap hukum oleh serikat pekerja, pemuda, pelajar, petani, perempuan, masyarakat adat, kaum miskin kota, dan akademisi tetapi pemerintah dan anggota parlemen tidak mendengarkan sama sekali, ”kata Nining.

Dalam pidatonya yang disiarkan langsung pada Jumat malam, Jokowi mengatakan protes terhadap Omnibus Law didasarkan pada “disinformasi dan hoax” yang tersebar di media sosial.

Dia menyangkal undang-undang baru akan menghapus upah minimum, mengatakan sekitar 2,9 juta orang muda memasuki pasar kerja setiap tahun, dan dengan sekitar 87 persen hanya memiliki kualifikasi sekolah menengah dan di bawahnya, ini berarti perlu ada lebih banyak pekerjaan yang diciptakan untuk tenaga kerja- industri intensif.

“Ada sekitar 6,9 juta yang menganggur dan 3,5 juta terkena pandemi Covid-19,” ujarnya.

“UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin bagi pencari kerja dan pengangguran,” kata Jokowi, seraya menambahkan bahwa siapa pun yang tidak senang dengan UU tersebut dapat menggugat undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Aribowo Sasmito, ketua tim pemeriksa fakta di Mafindo, sebuah organisasi sipil Indonesia yang melacak berita palsu, mengatakan media sosial dan layanan pesan instan menjadi salah satu faktor pemicu demonstrasi.

Berita tentang konsekuensi protes, seperti kerusakan harta benda dan korban jiwa, juga disebarluaskan untuk memancing reaksi sekaligus menggalang dukungan, kata Aribowo.

“Hoaks masih terjadi sampai sekarang. Norma standarnya, ketika demonstrasi mulai mereda, mereka [hoax] akan beralih ke tema lain yang lagi ngetren, ”kata Aribowo. (*)

Share this post